SEKILAS INFO
: - Sabtu, 24-07-2021
  • 11 bulan yang lalu / Kajian Kitab Safinatun Najah
PERAN POLITIS SUNAN GIRI

 

Sunan Giri merupakan salah satu anggota dewan Walisongo. Beliau adalah tokoh Walisongo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci (pandhita ratu). Beliau memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan pendidikan, kekuasaan dan jalur perniagaan. Beliau adalah ahli politik diantara para walisongo, dengan bukti beliau menyandang gelar Prabu Satmata, peranan beliau sebagai salah satu aktor pendiri Kerajaan Demak, sekaligus pembuat undang-undangnya.

  1. Sebagai Pendiri Sekaligus Raja Giri Kedathon

Letak Geografis Kedaton Giri berada di sebuah bukit, tepatnya di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, kira-kira 200 meter sebelah selatan makam Sunan Giri. Di tempat inilah Sunan Giri dinobatkan dengan mendapat gelar Prabu Satmata.

Giri Kedaton merupakan tempat berupa bangunan masjid untuk mengembangkan agama Islam. Berdirinya Giri Kedaton tidak terlepas dari peran Raden Paku (Sunan Giri), sebagai salah satu dari Walisongo yang ikut berperan menyebarkan Islam di Jawa.

Awalnya, pada saat itu Sunan Giri berniat merealisasikan pesan yang pernah diberikan oleh ayahnya, yakni Maulana Ishaq untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Banyak pihak yang mendukung niat Raden Paku untuk menyebarkan agama Islam, di antaranya yakni Raden Rahmat (Sunan Ampel) sebagai guru yang telah membekali ilmu sejak berumur 12 tahun serta Nyai Ageng Pinantih sebagai ibu angkatnya.

Sepulangnya dari berguru pada Maulana Ishaq, Raden Paku mendapatkan bekal sebuah jubah panjang serta dua orang teman yang bernama Syaikh Gerigis dan Syaikh Koja. Bukan hanya itu, Raden Paku juga mendapat segumpal tanah sebagai alat untuk mencari tempat bila akan mendirikan pesantren dalam komunitas muslim di Gresik. Maka Raden Paku pergi mengembara mencari daerah atau tempat yang sesuai untuk mendirikan pesantren. Melalui desa yang bernama Margonto yang termasuk daerah Gresik, Raden Paku sampai ke tempat tinggi atau sebuah bukit. Melalui bantuan Syaikh Koja dan Syaikh Grigis ditemukanlah tanah di bukit Gresik, karena disitulah tanah yang sama dengan segempal tanah yang diperintahkan oleh Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri. Tanah yang di bawahnya dari Pasai tempat ayahnya itu, baik warna maupun baunya seperti yang dikehendakinya.[1]

Pesantren yang didirikan Sunan Giri mengalami perkembangan fungsi menjadi pusat kekuasaan politik. Sepeninggal Raden Rahmat, Pemerintahan Majapahit menyerahkan kekuasaan kepada Sunan Giri. Memang pada saat itu Maharaja Majapahit melemah, melemahnya pemerintahan dan pengawasan pusat atas daerah ini dibuktikan dengan timbulnya sikap longgar dari para penguasa. Awal berdirinya Giri Kedaton ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi penguasa pedalaman di Jawa Timur, yaitu Majapahit. Untuk menghindari konfrontasi dengan kekuatan baru tersebut, para penguasa Majapahit memberikan otonomi penuh kepada Sunan Giri untuk mengatur pemerintahannya daripada menggunakan kekuatan senjata. Penguasa Giri bebas dari pengaruh Majapahit, kemudian semakin lama semakin yakin akan kekuasaan sendiri, terutama dibidang ekonomi dan politik di daerahnya. Giri Kedaton pun berkembang menjadi kekuatan politik yang baru di pulau Jawa.

Sebelum Raden Paku menetapkan diri sebagai raja di kedaton yang baru dibangunnya. Pertama kali yang beliau lakukan adalah meraih dukungan penuh dari masyarakat, sebagai salah satu syarat dan penyanggah kekuatan politiknya kelak. Dukungan itu tidak sulit diperoleh Raden Paku, mengingat sejak awal beliau memang termasuk tokoh yang populer dan memiliki santri cukup banyak serta menyebar di seluruh Nusantara, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Madura, Maluku, dan Nusa Tenggara.[2]

Munculnya Giri Kedaton berkaitan dengan kondisi masyarakat sebagai bagian dari hirarki kekuasaan. Kedaton sebagai pusat administratif suatu pemerintahan sekaligus pusat pemukiman. Di sini dapat dilihat bahwa Kedaton memiliki tiga komponen yakni; alun-alun, istana, dan pasar. Pemukiman pada saat itu terdiri atas Kauman, Jaraganan, Kajen, dan sebagainya. Demikian juga batas-batas wilayahnya misalnya, Kawisanyar, Kebon dalem, Tambak Boyo. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu pernah berdiri pusat pemerintahan di Giri Kedaton.[3]

Demikanlah Sunan Giri atau Raden Paku yang sewaktu itu memerintah Kerajaan Giri dengan gelar Prabu Satmata. Sunan Giri atau Prabu Satmata mempunyai pengaruh besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Pemerintahan Giri berlangsung kurang lebih 200 tahun. Selain itu, Kerajaan Giri Kedaton dianggap sebagai usaha untuk mengembangkan pusat keagamaan dan kemasyarakatan pada masa itu.[4]

Kerajaan Giri Kedaton mengalami puncak kemajuan pada masa Sunan Prapen. Pada periode ini Kerajaan Giri Kedaton berada di puncak keemasan, karena pada saat itu Giri tampil sebagai kerajaan yang berpengaruh, yakni sebagai tempat legitimasi politik. Munculnya kekuasaan rohani dan politik yang kemudian memperoleh supremasi di Jawa dan daerah lainnya menyebabkan seluruh aktivitas kehidupan di Gresik tidak mungkin dipisahkan dengan Giri.[5]

  1. Sebagai Ketua Dewan Walisongo

Setelah wafatnya Sunan Ampel dan sebelum berdirinya kerajaan Islam Demak, tampuk kepemimpinan dewan ulama Walisongo berada di tangan Sunan Giri. Dalam politik kenegaraan, Sunan Giri tampil sebagai pembesarnya. Beliau ahli negara diantara para wali songo. Beliau pula yang menyusun peraturan-peraturan ketataprajaan dan pedoman-pedoman tata cara di keraton. Dalam hal ini Sunan Giri dibantu oleh Sunan Kudus yang juga ahli dalam soal perundang-undangan dan hukum peradilan.

Sebagai pemimpin Walisongo, Sunan Giri telah banyak memegang peranan penting dalam mendirikan Kerajaan Islam Demak sebagai kelanjutan cita-cita Sunan Ampel sejak diutusnya Sultan Patah untuk berdakwah ke Demak. Ketika menjadi pemimpin Walisongo, pengaruh Sunan Giri bahkan sampai ke luar pulau jawa, yaitu Makassar, Hitu dan Ternate. Sering kali terjadi, seorang raja seakan-akan baru sah kerajaannya, setelah diakui Sunan Giri.[6]

  1. Sebagai Salah Satu Aktor Pendiri Demak Bintoro dan Mufti Kerajaan

Nama Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian Negara Islam Demak. Beliau adalah aktor yang menjadi bagian dalam merencanakan berdirinya Negara Islam serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasihat militer.

Pasca wafatnya Sunan Gresik, Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Walisongo yang berperan sebagai mufti dan pimpinan agama setanah Jawa. Walaupun Sunan Ampel telah merancang pendirian Kesultanan Islam Demak, namun Sunan Ampel membuat fatwa untuk tidak menyerang Majapahit. Alasannya, di antara sekian putra Majapahit, hanya Raden Patah saja yang akan sesuai untuk menggantikan tahta ayahnya. Selain itu, jika terjadi serangan Demak atas Majapahit akan menimbulkan fitnah dan presenden buruk di masa yang akan datang.

Fatwa tersebut sempat memantik konflik ringan, dimana muncul faksi Tuban yang terdiri dari kalangan ulama muda. Mereka berharap Islamisasi Jawa dilakukan secara revolusioner dengan mempercepat runtuhnya Majapahit melalui serangan dadakan. Pertentangan kecil ini dapat diredam. Semua piha kakhirnya dapat menerima keputusan fatwa dari mufti besar mereka.[7]

Pasca wafatnya Sunan Ampel, kedudukannya sebagai mufti dan sesepuh para Wali digantikan oleh Sunan Giri. Fatwa awal yang dikeluarkan oleh Sunan Giri adalah izin untuk melakukan penyerangan terhadap Majapahit sebagaimana pernah diusulkan oleh faksi Tuban terdahulu. Pada masa Sunan Ampel, Sunan Giri termasuk pihak yang mendukung fatwa Sunan Ampel untuk tidak menyerang Majapahit.[8]

Namun saat menjabat mufti, Sunan Giri melihat, kondisi tatanan kekuasaan telah berbeda. Majapahit saat itu sedang berada dalam kekuasaan Ranawijaya atau Girindrawardhana. Kekuasaan Girindrawardahana diperoleh melalui aksi kudeta yang dilakukan terhadap Prabu Kertabhumi atau Brawijaya V. Karena itu serangan ke Majapahit yang dilakukan oleh Kesultanan Demak hakikatnya adalah upaya untuk merebut Majapahit agar bisa dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Raden Patah, Putra Prabu Kertabhumi sendiri. Belum lagi serangan ke Majapahit dilakukan oleh Kesultanan Demak, di Majapahit sendiri ternyata telah terjadi perebutan kekuasaan dimana Patih Udara melakukan kudeta terhadap kekuasaan Girindrawardhana atau Brawijaya VI.[9]

Melihat semakin mapannya pondasi kepemimpinan Kesultanan Demak, Patih Udara yang menggunakan gelar Prabu Brawijaya VII merasa khawatir dan terancam kekuasaannya. Patih Udara kemudian meminta bantuan Portugis di Malaka. Sejarah mencatat bahwa Brawijaya VII atau Patih Udara mengirim utusan kepada Alfonso d’Alburqueque dengan membawa serta sejumlah hadiah berupa 20 buah genta, sepotong kain panjang Kambayat, 13 buah lembing, dan sebagainya. Melihat gelagat tersebut maka setelah itu tentara Demak di bawah komando Adipati Yunus menyerang Portugis di Malaka dan sekaligus menyerang Majapahit untuk membubarkan persekutuan yang terjadi.[10]

Pasukan gabungan dengan jumlah yang besar siap menyerang. Sunan Kudus diangkat sebagai senopati manggolo yudho (panglima tertinggi). Jumlah seluruh prajurit mencapai 9100 prajurit,[11] terdiri dari prajurit dari berbagai daerah. Para wali yang turut dalam peperangan ini adalah Sunan Mejaagug, Sunan Gunung Jati, dan tentu saja Raden Paku (Sunan Giri).

Tidak hanya Sunan Giri yang menyertainya tetapi seluruh kekuatan Laskar Giri Kedhaton juga ikut serta. Sunan Giri tidak saja mengirimkan pasukannya tetapi juga memerintahkan Bupati Sumenep, Pamekasan, Balega dan Panaraga agar mengerahkan tentaranya ikut dalam barisan Islam. Dalam peperangan itu pasukan Islam mendapat kemenangan besar. Masa Hindu berlalu kemudian tergantikan dengan Islam.

Lima puluh hari setelah keruntuhan Majapahit, anggota Walisongo sebagai ahlu al-halli wa al-aqdi mengadakan musyawarah. Yang menjadi pemimpin musyawarah adalah Sunan Giri kemudian memutuskan untuk sementara waktu, pemerintahan Majapahit diserahkan pada Sunan Giri dengan menyandang gelar Prabu Satmoto dan berlaku selama 40 hari. Tujuannya unuk memusnahkan segala bentuk kekafiran dan kesyirikan di bekas keraton Majapahit.

Setelah genap empat puluh hari, dihelat upacara penetapan pemegang kekuasaan tertinggi di tanah jawa dengan pusatnya di kadipaten Demak Bintoro. Walisongo di bawah pimpinan Sunan Giri menobatkan Raden Patah sebagai raja Islam pertama di kerajaan Islam Bintoro. Di hari yang sama diumumkan berdirinya kerajaan Islam Demak Bintoro dari sebelumnya yang berstatus kadipaten dengan syariat Islam sebagai dasarnya. Inilah awal revolusi Islam di tanah jawa yang di kemudian hari mampu melebarkan pengaruhnya hingga seantero nusantara.[12]

  1. Sebagai Pembuat Undang-Undang Salokantara dan Anger Suryo Alam

Pembentukan suatu peradaban tidak hanya berlangsung hanya satu malam, tak jarang memakan waktu yang lama. Dalam kurun waktu itulah diperlukan undang-undang dan ketentuan yang akan mengatur pola hubungan hak, kewajiban, serta conflict resolution sebagai bagian dari masyarakat.

Berdirinya kerajaan Demak merupakan langkah besar dalam membentuk peradaban Islam di tanah Jawa, sehingga pembentukan hukum legal menjadi hal utama yang dirumuskan oleh Raden Patah selaku sultan pertama Demak Bintoro dan Walisongo selaku ahlu al-halli wa al-aqdi. Dan pada akhirnya Raden Patah mampu merumuskan perundang-undangan yang didasarkan pada ajaran Islam dan diberi nama Salokantoro dan Anger Suryo Alam.[13]

Mengingat pentingnya hukum dalam langkah penetapan kerajaan, Raden Patah segera mengumumkan Salokantoro dan Anger Suryo Alam sebagai hukum bagi kesultanan Demak Bintoro. Hal ini dilakukan bersamaan dengan dilantiknya Raden Patah sebagai sultan oleh Sunan Giri.[14]

Setelah kesultanan Islam berdiri, para wali menempati jabatan sebagai pujangga, ngiras kinarya papunden, jaksa yang memangku perdata atau undang-undang. Para wali selalu mengawasi sultan dalam memegang mandat menjalankan roda kepemimpinannya.[15]

Khusus Sunan Giri beliau dipanggil dengan sebutan Panatagama sekaligus memangku jabatan sebagai penghulu. Beliau menyusun peraturan-peraturn ketetaprajaan dan pedoman-pedoman tata cara di keraton. Dalam hal ini Sunan Giri dibantu oleh Sunan Kudus yang juga ahli dalam soal perundang-undangan peradilan, pengadilan dan mahkamah, termasuk hukum acara-acara formal.[16] Mereka merumuskan masalah siyasah jinayah yang meliputi: had, qishash, ta’zir termasuk perkara zina dan aniaya, aqdiyah (perikatan kontrak sosial), syahadah (persaksian, termask perwalian), masalah imamah (kepemimpinan), siyasah (politik), jihad (perang keagamaan), kompetisi, janji, perbudakan, perburuhan, penyembelihan, aqiqah, makanan , masalah bid’ah dan lain-lain dapat ditemukan dalam Primbon II serta pada Primbon I.[17]

Selanjutnya, masalah munakahat (pernikahan), merupakan tugas Sunan Giri dan Sunan Ampel serta lembaga-lembaga sosialnya. Mereka bertugas menyusun aturan perdata atau adat istiadat dalam keluarga dan sebagainya, yang meliputi soal dan pasal-pasal tentang peminangan, nikah talak-ruju’ pembentukan unit keluarga dan adat istiadatnya termasuk pengasuhan, perwalian, pengawasan seta waris.

Masalah muamalah antara lain mencakup jual beli, perdagangan, perserikatan, dan lain-lain seperti menuntut ilmu yang diutarakan antara lain dalam Primbon II. Sementra ketentuan fikih yang berisi masalah ibadah terdapat di dalamnya mencakup bersuci, syahadah, shalat, kuasa, zakat. Sedangkan mengenai pembahasan haji dapat ditelusuri kembali pada berita bahwa Sunan Kudus adalah pemimpin para jamaah haji.[18]

Pemberlakuan hukum Islam dalam seluruh aspeknya (hukum acara peradilan, hukum perdata, hukum pidana) di kerajaan Demak sangatlah wajar. Keinginan muslim untuk menerapkan syariat Islam sudah ada jauh sebelum kerajaan Demak berdiri.[19]

Penutup

Sepintar-pintar manusia adalah mereka yang mampu mengambil pelajaran dari para pendahulunya. Kita sebagai generasi yang hidup di masa ini hendaklah mengambil pelajaran dari tokoh Walisongo. Bagaimana penguasaan mereka terhadap ajaran Islam, sekaligus metode mendawahkannya, sehingga ajaran mereka masih mengakar kuat di masyarakat. Dan bagaimana keluasan ilmu siyasah (ilmu politik) mereka, hingga Negara Islam bisa tegak di bumi Nusantara dalam kurun waktu yang relatif singkat.

[1] Sejarah Kerjaan Giri Kedaton dan Kabupaten Tandhes, hal. 37

[2] Anam Suwandi Widji, Giri Kedhaton Kuasa Agama dan Politik Melacak Peran Politik Dinasti

Giri dalam Konstelasi Politik Nusantara Abad 15-16 (Surabaya: Kalidaya , 2013), hal. 91

[3] Sejarah Kerjaan Giri Kedaton dan Kabupaten Tandhes, hal. 40

[4] Ibid, hal. 40

[5] Ibid, hal. 42

[6] Rachmad Abdullah, S.Si, M.Pd., Walisongo Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa, 104-105

[7] Dakwah politik walisongo, islamia jurnal pemikiran islam republika, April 2014, hal.23

[8] Ibid

[9] Ibid

[10] Ibid

[11] Rachmad Abdullah, S.Si, M.Pd., Sultan Fatah Raja Islam Pertama Penakluk Tanah Jawa, hal. 89

[12] Rachmad Abdullah, S.Si, M.Pd., Sultan Fatah Raja Islam Pertama Penakluk Tanah Jawa, hal. 92

[13] M. Wildan Arif Amrullah, Peran Walisongo dan Raden Patah Dalam Tatsbit Kesultanan Demak Bintoro Tahun 1476-1518, Skripsi, (Sukoharjo: Ma’had Aly An-Nuur), hlm.70.

[14] Ibid

[15] Aji priyatna, Rekonstruksi Metode Dakwah Walisongo Abad: XV-XVI (Angkatan Pertama), Skripsi,  (Sukoharjo: Ma’had Aly An-Nuur), hlm. 101.

[16] Rachmad Abdullah, S.Si, M.Pd., Sultan Fatah Raja Islam Pertama Penakluk Tanah Jawa, hal. 113

[17] Aji priyatna, Rekonstruksi Metode Dakwah Walisongo Abad: XV-XVI (Angkatan Pertama), Skripsi, (Sukoharjo: Ma’had Aly An-Nuur), hlm. 102.

[18] Ibid, hal. 102

[19] Ibid, hal. 102

TINGGALKAN KOMENTAR

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pengumuman Terbaru

Daurah Karantina Persiapan 30 Juz Sekali Duduk

Daurah Hifdzut Tanzil Daurah Tahfidz 10 hari 5 juz

Arsip